Pengelolaan layanan perpustakaan dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka sesuai perkembangan teknologi informasi dan layanan yang ramah serta menempatkan pemustaka sebagai faktor penting dalam kebijakan perpustakaan. Salah satu bentuk pengelolaan layanan perpustakaan yang diberikan ke pemustaka dengan mengangkat tema: "Hari Pers Nasional Indonesia (HPN)" yang bertepatan pada Jum'at (09/02/2024). Untuk memeriahkan hari jadi HPN, Layanan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) berbagai informasi yang sajikan kepada pemustaka seperti sejarah Hari Pers Nasional dan Sinopsis buku tentang pers Indonesia.
Sejarah Hari Pers
Sejarah Hari Pers Nasional sendiri berawal dari peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Februari 1946. Ketika para wartawan Indonesia berhasil membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi jurnalis tertua dan terbesar di Indonesia.
PWI menjadi wadah yang sangat penting dalam memperjuangkan kebebasan pers, melindungi hak-hak jurnalis, serta memperjuangkan kualitas dan etika jurnalistik di Indonesia. Hari Pers Nasional ditetapkan Presiden Suharto pada 1985 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
Sejak itu, setiap tahunnya masyarakat Indonesia, khususnya para wartawan dan insan pers. Merayakan hari bersejarah ini sebagai momentum untuk mengingat kembali perjuangan para jurnalis dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebebasan berekspresi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Hari Pers Nasional juga menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pers dalam membangun negara. Perayaan ini tidak hanya dirayakan oleh para jurnalis, namun juga melibatkan partisipasi masyarakat luas sebagai bentuk dukungan terhadap peran pers dalam menyebarkan informasi yang akurat, objektif, dan berguna bagi masyarakat.
Sinopsis buku tentang pers Indonesia
Kebebasan Pers
Agung Rahmanto
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarayang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuaidengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hakasasi sangat hakiki. Hak tersebut diperlukan untuk menegakkankeadilan dan kebenaran memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa.Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebarinformasi, dan pembentukan opini harus dapat melaksanakan asas,fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya. Pers harusmendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campurtangan dan paksaan dari mana pun. Namun demikian, pers mempunyaitanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat.Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas dimuatmengenai asas pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Fungsipers ditandaskan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dankontrol sosial. Mengenai hak pers dikatakan bahwa kemerdekaan persdijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers tidak dikenakanpenyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran. Untukmenjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalammempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawanmempunyai hak tolak.Buku ini memaparkan tentang dasar kebebasan pers di Indonesiabeserta pasang surut kebebasannya.
Pers dan Perjuangan Kemerdekaan
Wahjudi Djaja
Pers adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan sebuah masyarakat atau bangsa. Beragam peran yang di miliki pers menjadikannya sebagai kekuatan pengubah yang strategis dan efektif. Peranan pers sebagai kekuatan pengontrol sekaligus penyambung aspirasi tidak bisa di temukan pada media yang lain. Kita bisa mengetahui hal itu dari sejarah pers di Indonesia. Keberadaan pers bermula dari keinginan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan warganya tentang informasi. Namun, di tangan tokoh pergerakan kita, pers zaman penjajahan berubah menjadi bumerang bagi Belanda. Ide-ide pergerakan dan nasionalisme di sebarluaskandan di pahami oleh rakyat melalui pers. Pers menjadi kekuatan utama yang membantu terbentuknya nasionalisme Indonesia. Bukan merupakan hal yang aneh apabila para tokoh pers merupakan penyokong utama pergerakan nasional. Sebaliknya, para tokoh pergerakan politik dengan cerdas memanfaatkan persuntuk menumbuhkembangkan pergerakan nasional dan menyadarkan rakyat tentang nilai kemerdekaan.Tidak salah apabila sejarawan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo menyebut pers dan pergerakan nasional sebagai saudara kembar. Sejarah membuktikan peran keduanya sejak awal abad XX, bahkan jauh sebelum itu. Menilik pentingnya perspada zaman penjajahan, tentu sangat menarik untuk mengungkap sejarah hadirnya pers di Indonesia. Buku ini di susun untuk memenuhi keinginan tersebut. Di dalamnya di paparkan secara singkat hadirnya pers dalam rentang panjang sejarah Indonesia. Kita berharap agar generasi muda mau belajar dari para tokoh pers dan tokoh pergerakan untuk melanjutkan perjuangan bangsa.
Pers Bertanya Bang Ali Menjawab
Ramadhan KH
Ali Sadikin memang bukanlah pribadi yang cengeng. Malah sebaIik-nya, purnawirawan letnan jenderai marinir ini dikenai sebagai sosokpemberani yang keras, tegas, dan agresif. Bahkan, seperti terungkap dalam banyak bagian buku ini, dia seorang yang kontroversial.
Dia selalu menolak kalau dikatakan keterlibatannya di dalam Petisi 50 sebagai ekspresi dari rasa sakit hati. "Untuk apa saya sakit hati? Saya memilih di Iuar sistem, tetapi tetap yakin bahwa saya berada dalam sistem UUD ’45. Saya bernenti dan keluar dari pemerintahan karena keinginan sendiri...,” katanya. Dalam meiaksanakan perjuangannya,
Kelompok Petisi 50 selalu menghindari penggalangan kekuatan (machtsvorming). ”Saya tidak ingin membentuk kekuatan; Untuk apa, sih? Saya hanya berjuang dengan kekuatan moral. Kalau saya menggalang kekuatan, bisa dianggap subversif. Bila begitu, kan mudah dituduh mau mengganti Pancasila dan UUD ’45,” ujarnya. Kekuatan moral yang dimaksud itu dapat berupa seruan untuk membudayakan keberanian berbeda pendapat ataupun tuntutan diperbaharuinya berbagai perangkat perundang-undangan (khususnya lima undang-undang di bidang politik: UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan Kedudukan MPR/DPR-DPRD, UU Keormasan, dan UU Referendum).
Begitulah Petisi 50, sebuah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang totaliter. Kelompok ini sekalipun dari segi jumlah terbilang kecil dan relatif tidak memiliki kekuatan apa pun untuk mendesakkan aspirasinya, tetapi mereka memiliki legitimasi tersendiri. Bukan hanya karena mereka berasal dari berbagai spektrum sosiai politik yang ada dalam masyarakat, lebih dari itu adalah kenyataan bahwa banyak di antara mereka adalah pejuang dan pendiri republik ini. Oleh karenanya, apa yang mereka lakukan, bagaimanapun tentu akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa arah yang kita tempuh saat ini memang telah tidak sesuai lagi dengan cita-cita kemerdekaan maupun janji Orde Baru.
Tirto Adhi Soerjo: Bapak Pers Indonesia
M. Arief Hakim
Tirto Adhi Soerjo adalah salah seorang pelopor nasionalisme kebangsaan Indonesia (dulu disebut anak hindia dan bumiputra) dan perintis pers nasional. Ia adalah seorang pejuang bangsa yang berani melawan segala bentuk kezaliman, ketidakadilan, dan penindasan. Tirto Adhi Soerjo diangkat sebagai pahlawan nasional. Selain itu, ia juga memeroleh Bintang Mahaputera Adipradana dan dinobatkan sebagai “Bapak Pers Nasional”.
Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender
Tahrun, Houtman, dan Muhammad Nasir
Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya. Bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain akan terisolasi. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang pada kehilangan keseimbangan jiwa. Menurut Everest Kleinjan dari East West Center Hawai (dalam Cangara, 2003: 1), komunikasi merupakan bagian kekal dalam kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi.
Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859 - 1945)
Yuliandre Darwis
Peran penting pers dalam membentuk sejarah Minangkabau tak terbantahkan. Lahir dari tanggapan kritis terhadap perubahan zamannya, pers Minangkabau menampilkan mozaik situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dihidupi oleh orang-orang pada zamannya. Kendati pers Minangkabau tergolong salah satu yang tertua di Indonesia, ternyata belum banyak tulisan yang secara mendalam mengangkat sejarah pers Minangkabau khususnya pada periode 1859–1950. Dalam konteks itulah buku ini mengambil perannya. Secara garis besar buku ini akan menunjukkan (1) latar belakang sejarah Minangkabau, adat-istiadat, dan budayanya; (2) sejarah pergerakan reformasi Islam di Minangkabau, yang bermula pada abad ke-8, ketika Islam diperkenalkan di Minangkabau oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat; (3) sejarah pers Minangkabau yang diawali dengan pemakaian bahasa dan abjad Arab-Melayu, sampai masa pemakaian bahasa Melayu sepenuhnya oleh media; dan (4) perkembangan pers Islami hingga organisasi dan lembaga pendidikan yang menjadi lokasi awal produksi sebelum akhirnya benar-benar berbentuk penerbitan. Ditulis dengan metode historiografi, buku ini dengan lugas menekankan bahwa pers Minangkabau berkontribusi penting dalam pembentukan jiwa nasionalis hingga akhirnya turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Sumber:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
